Disnaker Sleman laksanakan identifikasi lapangan lokasi penerima program Padat Karya Infrastruktur Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Daerah DIY Tahap II pada Senin, 27 Juli 2027. Kegiatan ini difokuskan pada sejumlah titik di wilayah Kapanewon Kalasan, Berbah, dan Prambanan guna memastikan kesiapan fisik serta administrasi calon lokasi. Langkah ini krusial dilakukan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Program padat karya ini bersumber dana dari Pemerintah Daerah DIY melalui mekanisme BKK yang disalurkan berdasarkan pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Melalui intervensi anggaran pokir ini, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik sekaligus membuka lapangan kerja sementara bagi warga setempat. Proses identifikasi lapangan menjadi tahapan wajib agar aspirasi yang diusulkan melalui anggota dewan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.
Kadisnaker Sleman, Epiphana menyampaikan bahwa selama proses verifikasi di lapangan melibatkan Tenaga Ahli Fasilitator program padat karya. “Tenaga Ahli ini bertugas melakukan pengukuran awal, menilai kelayakan teknis rancang bangun, serta memetakan potensi kendala yang mungkin muncul saat konstruksi dimulai. Kehadiran fasilitator ini menjamin bahwa infrastruktur yang akan dibangun memiliki standar kualitas yang baik dan aman untuk digunakan dalam jangka panjang”, ungkap Epiphana.
Tim verifikasi ditemui dan didampingi oleh pengusul program, perwakilan Kalurahan setempat, serta tokoh masyarakat di setiap lokasi. Secara teknis, program padat karya infrastruktur ini nantinya diarahkan pada pembangunan fasilitas umum yang vital bagi mobilitas warga sehari-hari. Beberapa jenis pembangunan yang diidentifikasi meliputi pengerasan jalan pemukiman, pembuatan saluran irigasi pertanian, hingga pembangunan talud penahan tebing guna mencegah longsor. Infrastruktur tersebut dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di Kalasan, Berbah, dan Prambanan.
Selain berfokus pada hasil fisik, Disnaker Sleman menegaskan bahwa esensi utama dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca-pandemi dan inflasi global. Upah minimum sektoral padat karya akan langsung dibayarkan kepada warga yang terlibat aktif sebagai pekerja konstruksi. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur desa yang representatif, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang meningkatkan daya beli rumah tangga di wilayah perdesaan.
Menutup rangkaian kegiatan identifikasi, seluruh pihak yang hadir menandatangani berita acara peninjauan lokasi sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Disnaker Sleman berharap seluruh tahapan persiapan ini dapat selesai tepat waktu sehingga pelaksanaan fisik padat karya tahap II bisa segera dimulai. Kerja sama yang sinergis antara pemerintah daerah, DPRD, tenaga fasilitator, dan warga menjadi kunci utama kesuksesan program BKK ini di Kabupaten Sleman. (WD/BP)